Pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan PP No 96 Tahun 2021

Ketentuan Umum

Pasal 62

• IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan yang diajukan oleh :
  • Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
  • Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
• Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
• Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
• Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

Pemberian IPR

Pasal 63

Untuk mendapatkan IPR, pemohon ORANG PERSEORANGAN harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas :

1. Surat permohonan;
2. Nomor induk berusaha;
3. Salinan kartu tanda penduduk;
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk mendapatkan IPR, pemohon KOPERASI harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas :

1. Surat permohonan;
2. Nomor induk berusaha;
3. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jangka Waktu IPR 

Pasal 64

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan IPR

Pasal 65

• Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka- waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
• Sebelum melakukan kegiatan Penambangan, pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri.
• Rencana Penambangan paling sedikit memuat : Metode Penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadual kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan.
• Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemegarrg IPR daiam penyusunan rencana Penambangan.

Pasal 66

Pemegang IPR dalam melaksanakan kcgiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan yang meliputi :

• Tidak menggunakan bahan peledak;
• Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan;
• Menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

Pasal 178

Pemegang IPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Menteri.